Sinergi Riset untuk Pengembangan Daya Saing Industri Pangan Berbasis Kelautan dan Perikanan

Sinergi Riset untuk Peningkatan Daya Saing Industri Pangan Berbasis Kelautan dan Perikanan

Pelaku usaha perikanan, khususnya usaha kecil menengah (UKM) sangat membutuhkan dukungan riset dalam pengembangan usaha mereka. Demikian disampaikan oleh Erwin Hartono Suminto, Ketua KomiteTetap Litbang Industri Pengolahan Hasil Perikanan KADIN Indonesia pada acara Focus Group Discussion (FGD) “Sinergi Riset Pangan Berbasis Kelautan dan Perikanan” yang diadakan, Selasa 20 Maret 2012 di kantor Kementerian Ristek Jl. Thamrin Jakarta. Menurutnya, sebagai komoditas yang bernilai ekonomi tinggi, hasil kelautan dan perikanan Indonesia perlu mendapat dukungan riset khususnya untuk industri pengolahannya. Karena itu, KADIN menyambut baik prakarsa Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) untuk membentuk forum diskusi terkait dukungan riset terhadap pengembangan industri pangan berbasis kelautan dan perikanan. Sementara itu, Deputi Kelembagaan Iptek Benyamin Lakitan dalam sambutannya menekankan kembali bahwa Kementerian Ristek mempunyai komitmen kuat untuk mensinergikan pemanfaatan dan implementasi IPTEK bagi pengembangan industri-industri pangan berbasis kelautan dan perikanan, khususnya memperkuat ketahanan pangan nasional seperti tertuang dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Menurutnya, sesuai dengan tugas pokoknya Kemenristek memiliki peran penting, khususnya dari sisi kebijakan dan koordinasi pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan (litbangrap) melalui program penguatan sistem inovasi nasional (SINas). Ditambahkannya lagi bahwa selama ini sudah banyak hasil riset yang dihasilkan oleh lembaga penelitian maupun perguruan tinggi terkait kelautan dan perikanan yang belum termanfaatkan oleh masyarakat/industri (pengguna teknologi). Karena itu, menurutnya forum ini menjadi penting untuk menjembatani antara penghasil dengan pengguna teknologi (industri/bisnis, pemerintah, masyarakat).   Pembicara lainnya, Sri Hadiati dari Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan, Kementerian Perindustrian juga mengingatkan bahwa pemerintah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 28 tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional telah menetapkan Industri Hasil Perikanan dan Hasil Laut sebagai Industri Prioritas. Terkait dengan hal tersebut, Kementerian Perindustrian telah menyusun Road Map Industri Pengolahan Ikan. Namun demikian, beberapa isu penting yang sangat memerlukan dukungan riset, khususnya terkait dengan pengolahan hasil laut serta standardisasi produk yang mengacu pada standar internasional,  food safety, GMP, SNI, dan Codex. Sementara itu, Nur Retnowati dari Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan bahwa saat ini pemerintah telah mencanangkan program Industrialisasi Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan. Program ini tentunya harus didukung ketersediaan produk hasil riset seperti alat perekayasa dan pengolahan perikanan. Saat ini terdapat 65 ribu unit pengolahan ikan yang sebagian besar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang sebagian besar belum mampu memenuhi standar mutu, karena terbatasnya peralatan produksi yang dipergunakan dan pengetahuan sumberdaya manusianya. Sementara itu, Asdep Kompetensi Kelembagaan, I Wayan Budiastra yang memimpin acara diskusi memaparkan bahwa acara FGD ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran realita kebutuhan pengguna teknologi (industri/bisnis, pemerintah, masyarakat). Pada tahap selanjutnya, akan dilakukan pemetaan hasil penelitian lembaga litbang yang dapat mendukung pengembangan industri pangan berbasis kelautan dan perikanan. Diharapkan pada masanya akan tercipta suatu link and match antara penghasil dan pengguna teknologi yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing industri pangan berbasis kelautan dan perikanan. Diskusi ini dihadiri oleh peserta yang  berasal dari Kementerian Perindustrian; Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), BPPT, LIPI, BATAN, KADIN Indonesia, Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN) dan Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I). Salah satu peserta diskusi Ahmad Hafied, pengusaha perikanan dari Maluku mengungkapkan bahwa usahanya membutuhkan teknologi untuk mengawetkan hasil perikanan agar tetap segar. Sementara peserta lainnya, Wibisono Wiyono dari Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN) menyarankan agar forum ini terus berlanjut dengan mengundang stakeholders lainnya seperti perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya.  (ds, ad3-dep1/ humasristek)